Angka dan Statistik Terlihat Indah, tetapi Belum Tentu pada Realitas Sosial

Angka membuat negara terlihat lebih mudah dipahami. Kemiskinan 8,07 persen. Inflasi sekian persen. Pertumbuhan ekonomi sekian persen. Jumlah penerima bantuan sudah terdata. Semua terlihat rapi. Tetapi kehidupan manusia tidak selalu serapi tabel statistik.

BPS mencatat, pada Maret 2026 angka kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang. Secara statistik, ini kabar baik. Namun angka tersebut juga menunjukkan sesuatu yang sering terlupakan, masih ada puluhan juta manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan nasional sendiri tercatat Rp669.235 per kapita per bulan.

Di sinilah persoalannya. Seseorang bisa berada sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi tetap kesulitan membayar kontrakan, biaya sekolah, transportasi, kesehatan, atau menghadapi kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Artinya, “tidak miskin secara statistik” belum tentu berarti “hidup aman secara sosial”.

Begitu juga dengan data penerima bantuan. Data memang penting agar anggaran tidak salah sasaran. Tetapi kehidupan masyarakat berubah jauh lebih cepat daripada pembaruan administrasi. Keluarga yang hari ini dianggap mampu bisa kehilangan pekerjaan bulan depan. Pedagang yang kemarin berpenghasilan cukup bisa mengalami penurunan omzet hari ini.

Karena itu, masalahnya bukan negara menggunakan angka. Masalahnya ketika angka dianggap sebagai keseluruhan realitas.

Solusinya bukan meninggalkan data, tetapi menggabungkannya dengan verifikasi lapangan, pembaruan data yang lebih cepat, mekanisme pengaduan masyarakat, dan evaluasi berkala. Negara membutuhkan angka untuk melihat pola. Tetapi negara membutuhkan manusia untuk memahami kenyataan. Sebab pada akhirnya, keberhasilan kebijakan bukan hanya tentang berapa persen angka berubah, melainkan berapa banyak kehidupan manusia yang benar-benar menjadi lebih baik.