Nusantara Mahayatra

Forum Komunitas

Sosial & Politik

Diskusi sosial, politik, kemasyarakatan, dan isu kebangsaan Nusantara.

Sosial & Politik

PART 2 : Perang berikutnya bukan GPU, tetapi inference dan Memori

Selama awal ledakan AI, perhatian tertuju pada training proses melatih model dengan data dalam jumlah luar biasa besar. Kini medan perang mulai bergeser ke inference. Setiap kali seseorang meminta AI membuat gambar, merangkum dokumen, menerjemahkan bahasa, menjalankan AI agent atau menjawab pertanyaan, pusat data harus melakukan komputasi. Jika miliaran orang menggunakan AI setiap hari, biaya terbesar bukan lagi hanya membuat modelnya. Biayanya adalah menjalankan model tersebut terus-menerus. Karena itu perusahaan mulai mencari chip yang lebih murah dan hemat energi untuk inference. Bahkan muncul pendekatan baru seperti accelerator yang mengintegrasikan memori lebih dekat dengan komputasi. d-Matrix, misalnya, memperkenalkan arsitektur yang menggabungkan accelerator dengan DRAM secara 3D dan mengklaim bandwidth hingga 100 TB/s per kartu. Satu komponen yang sering dilupakan: memori GPU tanpa memori berkecepatan tinggi tidak akan optimal. Karena itu HBM atau High Bandwidth Memory menjadi salah satu komponen paling strategis dalam AI. Samsung, SK hynix dan Micron berlomba memasok HBM untuk accelerator AI. Ketika permintaan AI meningkat, persaingan tidak hanya terjadi di antara pembuat GPU, tetapi juga di antara perusahaan pembuat memori dan advanced packaging. Bahkan NVIDIA kini mengembangkan NVHBM, dengan klaim peningkatan bandwidth hingga 30% dan konsumsi daya 15% lebih rendah dibanding pendekatan HBM4E tertentu. Dengan kata lain, AI bukan hanya perang silicon. AI adalah perang seluruh rantai semikonduktor.

Fania MeyandraFania Meyandrasekitar 10 jam yang lalu0
2
Sosial & Politik

Berapa Banyak Lagi yang Harus Sakit demi MBG?

Program yang katanya untuk menyehatkan anak justru berulang kali membuat mereka sakit. Lalu sampai kapan kita akan menyebutnya “evaluasi”? Makan Bergizi Gratis dibuat dengan satu tujuan yang terdengar sangat sederhana: memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, terutama anak-anak. Tujuannya baik, tetapi pertanyaannya bukan lagi apakah tujuannya baik. Pertanyaannya: apakah pelaksanaannya sudah cukup aman? Ketika makanan yang dibagikan oleh sebuah program negara menyebabkan keracunan, kita mungkin masih bisa menyebutnya kesalahan. Ketika kasus kembali terjadi, kita bisa mengatakan perlu perbaikan. Tetapi ketika kejadian serupa terus berulang, tersebar di berbagai daerah, dan jumlah korbannya terus bertambah, kita harus mulai berani mengatakan sesuatu yang lebih keras: Mungkin masalahnya bukan lagi sekadar kesalahan. Mungkin ada yang salah dalam sistemnya. Namun setiap kali masalah muncul, jawaban yang terdengar kembali berkisar pada evaluasi, perbaikan SOP, pengawasan, dan penutupan dapur yang bermasalah. Semua itu penting, tetapi ada satu pertanyaan yang tidak boleh kita hindari: Berapa banyak orang yang harus sakit sebelum keselamatan menjadi alasan untuk menghentikan sementara program? Ini bukan soal anti-MBG, juga bukan soal menolak hak anak mendapatkan makanan bergizi. Justru karena makanan itu diberikan kepada anak-anak, standar keamanannya seharusnya jauh lebih tinggi. Kita tidak sedang membagikan brosur, kita sedang memasukkan makanan ke tubuh manusia. Dan ketika terjadi kesalahan, konsekuensinya bukan sekadar angka di laporan evaluasi. Yang sakit adalah anak-anak, yang panik adalah orang tua, yang harus dibawa ke fasilitas kesehatan adalah manusia. Maka jangan sampai keberhasilan MBG hanya diukur dari berapa juta porsi yang berhasil dibagikan. Apa gunanya jutaan porsi tersalurkan jika sebagian di antaranya justru membuat penerimanya sakit? Program sebesar ini tidak boleh mengejar kuantitas dengan mengorbankan keselamatan. Pemerintah tentu memiliki alasan untuk mempertahankan MBG. Program ini memiliki tujuan sosial yang besar dan penerimanya sangat banyak. Tetapi tujuan besar bukan berarti kebal terhadap kritik. Niat baik bukan kartu bebas kesalahan. Dan semakin besar anggaran, semakin luas cakupan, serta semakin banyak penerima manfaat, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap prosesnya benar-benar aman. Mungkin pertanyaan yang selama ini salah. Kita terus bertanya: “Apakah MBG harus dihentikan?” Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah: “Apakah MBG sudah cukup aman untuk terus berjalan?” Jika jawabannya belum, maka memperlambat, menghentikan sementara di wilayah bermasalah, atau memperbaiki sistem bukan berarti menyerah pada program. Itu berarti pemerintah serius melindungi penerima manfaatnya, karena sebuah program tidak seharusnya dinilai hanya dari seberapa cepat ia berjalan. Program yang benar-benar berhasil adalah program yang manfaatnya sampai kepada masyarakat tanpa membuat mereka mempertaruhkan keselamatan. Dan kalau makanan yang seharusnya membuat anak sehat justru membuat mereka sakit, kita tidak boleh takut mengajukan pertanyaan yang paling tidak nyaman: Berapa banyak lagi yang harus keracunan sebelum kita berhenti menyebutnya sebagai sekadar “evaluasi”? #sosialpolitik #sosial-politik

CamaroCamarosekitar 17 jam yang lalu0
1
Sosial & Politik

Menteri Minta Tambahan Anggaran, APBN 2027 Mulai Memanas

RAPBN 2027 mulai memasuki fase yang menarik. Di satu sisi, pemerintah membawa pesan efisiensi dan pengelolaan anggaran yang lebih terukur. Di sisi lain, sejumlah kementerian dan lembaga justru mengajukan tambahan anggaran dalam pembahasan bersama DPR. Nilainya tidak kecil. Menteri Pertahanan misalnya mengusulkan tambahan sekitar Rp195 triliun. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengajukan tambahan Rp94,23 triliun untuk mengejar target program tiga juta rumah. Kementerian Pariwisata juga meminta kenaikan anggaran hingga sekitar dua kali lipat untuk mengejar target sektor pariwisata 2027. Di atas kertas, setiap permintaan tentu memiliki alasan. Ada kebutuhan pertahanan, pembangunan rumah, pelayanan publik, pendidikan, perlindungan sosial hingga target pertumbuhan ekonomi. Persoalannya justru seberapa tepat pemerintah menghitung kebutuhan sejak awal? Belanja negara dalam RAPBN 2027 direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Pendapatan negara diproyeksikan Rp3.426 triliun, sehingga defisit direncanakan sekitar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB. Angka-angka itu menunjukkan ruang fiskal memang besar, tetapi bukan berarti tidak terbatas. Di sinilah kritik publik menjadi penting. Jangan sampai perdebatan APBN hanya berubah menjadi siapa mendapat tambahan paling besar, sementara pertanyaan mengenai hasil akhirnya justru berada di belakang. Setiap tambahan anggaran seharusnya memiliki ukuran yang jelas. Apa masalahnya, berapa kebutuhannya, apa targetnya, dan bagaimana masyarakat bisa melihat hasilnya. Sebab uang APBN bukan sekadar angka di meja pemerintah dan DPR. Di balik setiap triliun rupiah ada pajak, penerimaan negara, pembiayaan, dan pada akhirnya kontribusi masyarakat. APBN 2027 memang dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Tetapi tantangannya bukan hanya bagaimana membelanjakan lebih banyak tapi, bagaimana memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan sesuatu yang benar-benar terasa.

H i MH i Msekitar 19 jam yang lalu0
3
Sosial & Politik

Anak Krakatau Kembali Bergeliat, Langit Selat Sunda Dipenuhi Abu Vulkanik

Selat Sunda kembali memperlihatkan wajah lain dari alam Indonesia. Di antara Pulau Jawa dan Sumatra, Gunung Anak Krakatau kembali aktif dan memuntahkan material vulkanik ke udara. Dari kejauhan, kawasan yang biasanya menjadi jalur pelayaran dan destinasi wisata bahari itu kini berada dalam pengawasan ketat. Aktivitas erupsi mulai tercatat pada Jumat, 4 September 2026 pukul 23.07 WIB dan berlangsung sekitar 25 jam, sebelum episode erupsi menerus tersebut berakhir pada Minggu dini hari. Meski episode itu telah berhenti, status Gunung Anak Krakatau masih berada di Level III atau Siaga. Dampaknya tidak hanya dirasakan di sekitar gunung. Abu vulkanik terbawa angin dan terdeteksi membentang dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bengkulu. BMKG bahkan mencatat sebaran abu pada ketinggian hingga 50.000 kaki. Kondisi ini sempat berdampak pada operasional sejumlah bandara, termasuk Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Radin Inten II dan Budiarto. Bagi wisatawan yang mengenal Selat Sunda sebagai tempat menikmati pantai, pulau-pulau kecil, dan panorama laut, fenomena ini menjadi pengingat bahwa lanskap indah tersebut berada di kawasan vulkanik yang sangat aktif. Nama Anak Krakatau juga membawa ingatan kuat pada Desember 2018. Saat itu, runtuhnya sebagian tubuh gunung memicu tsunami di Selat Sunda. Namun kondisi saat ini tidak otomatis berarti skenario yang sama akan terulang. Hingga 6 September pukul 07.30 WIB, sistem pemantauan tsunami BMKG tidak mendeteksi anomali muka laut yang mengindikasikan tsunami. Karena itu, masyarakat pesisir dan wisatawan tidak perlu panik, tetapi tetap harus waspada. Aktivitas gunung api dapat berubah dengan cepat. Untuk sementara, kawasan sekitar Anak Krakatau bukan tempat untuk mengejar pemandangan atau sekadar berwisata. Alam sedang menunjukkan kekuatannya. Dan di Selat Sunda, keindahan dan potensi bencana memang selalu berjalan berdampingan.

H i MH i Msekitar 19 jam yang lalu0
3
Sosial & Politik

Mengapa Semua Orang Ingin Menjadi Presiden?

Menjadi presiden bukan pekerjaan ringan. Bebannya besar, kritik datang dari segala arah, keputusan bisa menentukan nasib jutaan orang. Lalu mengapa begitu banyak orang ingin berada di kursi itu? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana itu. Ada yang ingin menjadi presiden karena ingin mengubah negara. Ada yang merasa memiliki gagasan yang lebih baik. Ada yang percaya dirinya mampu membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Tetapi mari kita jujur. Apakah semua orang mengejar kursi presiden hanya karena ingin mengabdi? Kekuasaan memiliki daya tariknya sendiri, menjadi presiden berarti memiliki kewenangan besar untuk menentukan arah negara. Kebijakan yang dibuat dapat memengaruhi ekonomi, pendidikan, hukum, keamanan, bahkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jabatan itu juga membawa sesuatu yang tidak kalah besar “pengaruh” Nama dikenal, keputusan didengar, pernyataan menjadi berita, satu tanda tangan dapat mengubah arah sebuah kebijakan. Maka mungkin persoalannya bukan sekadar mengapa seseorang ingin menjadi presiden. Persoalannya adalah: Apa yang sebenarnya mereka inginkan dari kekuasaan itu? Apakah ingin meninggalkan warisan? Apakah ingin membuktikan diri? Apakah ingin memperbaiki keadaan? Atau justru ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki kekuasaan yang begitu besar? Kita tidak selalu bisa mengetahui jawabannya, sebab ambisi politik bisa lahir dari dua hal yang sangat berbeda keinginan untuk melayani dan keinginan untuk berkuasa. Keduanya bahkan bisa hidup berdampingan dalam diri seseorang. Dan di sinilah masyarakat memiliki peran penting. Jangan hanya terpukau oleh pidato, jangan hanya melihat popularitas, jangan hanya memilih karena nama besar atau citra yang dibangun. Tanyakan sesuatu yang lebih sederhana: Jika seseorang benar-benar ingin menjadi Presiden, untuk siapa kekuasaan itu nantinya digunakan? Sebab masalah terbesar bukanlah ketika seseorang ingin menjadi Presiden. Masalahnya adalah ketika kekuasaan menjadi tujuan, sementara rakyat hanya dijadikan jalan untuk mencapainya. Pada akhirnya, menjadi presiden bukan tentang seberapa besar seseorang menginginkan kursinya. Tetapi tentang seberapa besar ia bersedia memikul tanggung jawab setelah mendapatkannya. Karena kursi kekuasaan bisa dikejar dengan ambisi.Tetapi kepercayaan rakyat harus diperjuangkan dengan tanggung jawab. #sosialpolitik #sosial-politik

MMentari Senja4 hari yang lalu0
1
Halaman 1 dari 3