Di Tengah Kabut Asap Kalimantan, Pemerintah Sibuk Melantik Pejabat?

Ketika masyarakat Kalimantan masih harus menghadapi kabut asap, kualitas udara yang memburuk, dan gangguan aktivitas sehari-hari, pemerintah justru menggelar rangkaian pelantikan pejabat. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang prioritas: seberapa besar perhatian pemerintah terhadap kondisi warga yang masih terdampak?

Pada Kamis, 15 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik empat wakil menteri, termasuk dua Wakil Menteri Pertahanan, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Di antaranya adalah Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI. Pada hari yang sama, pemerintah juga melantik pimpinan baru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan badan yang menangani pemulihan gambut dan mangrove.
Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan masih menimbulkan dampak serius. Reuters melaporkan bahwa sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatra mengalami kualitas udara berbahaya akibat asap kebakaran. Di Kalimantan Tengah, warga bahkan menggelar protes atas penanganan krisis yang dinilai belum memadai.

Memang, pelantikan pejabat merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan. Pengangkatan pimpinan baru BNPB dan badan pemulihan gambut pun dapat menjadi langkah untuk memperkuat penanganan bencana. Namun, pergantian jabatan baru akan berarti jika diikuti langkah nyata yang mampu mempercepat pemadaman, melindungi kesehatan warga, dan memulihkan lingkungan yang terdampak.

Bagi masyarakat yang setiap hari menghirup udara tercemar, pengumuman pejabat baru tidak serta-merta membuat keadaan membaik. Mereka membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan, bantuan yang memadai, udara yang lebih bersih, dan kepastian bahwa bencana serupa tidak terus berulang.

Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak pejabat yang dilantik, melainkan apakah perubahan di tingkat pemerintahan mampu menjawab keadaan darurat di lapangan. Sebab, di tengah krisis, kecepatan respons dan hasil nyata jauh lebih mudah dirasakan masyarakat daripada janji atau seremoni.

Jabatan bisa berganti dalam sehari, tetapi pemulihan lingkungan dan kehidupan warga membutuhkan kerja nyata. Ketika Kalimantan masih diselimuti asap, keberhasilan pemerintah semestinya diukur dari seberapa cepat masyarakat kembali bisa bernapas lega.