Pemerintah Bagikan HP untuk Bansos, Tepat Sasaran atau Sekadar Menghamburkan Anggaran?

Digitalisasi kerap ditawarkan sebagai solusi untuk membuat pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien. Kini, gagasan itu merambah penyaluran bantuan sosial (bansos), dengan wacana pembagian telepon genggam gratis yang terhubung dengan rekening digital bagi masyarakat.

Gagasan tersebut terdengar menjanjikan. Bantuan dapat dikirim langsung ke rekening penerima, sementara ketergantungan pada penyaluran uang tunai berpotensi dikurangi. Namun, ketika perangkat elektronik ikut menjadi bagian dari program, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah pembagian HP memang kebutuhan utama untuk memperbaiki penyaluran bansos?

Pada 14 Oktober 2026, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa pembahasan formal mengenai pengadaan HP belum dilakukan. Sementara itu, Kementerian Sosial masih mengkaji usulan tersebut. Artinya, kebutuhan perangkat, mekanisme pengadaan, dan rincian anggarannya masih perlu diperjelas.

Persoalan bansos sendiri tidak berhenti pada bagaimana uang sampai ke tangan penerima. Ketepatan data, verifikasi kelayakan, serta pengawasan penyaluran juga menentukan apakah bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan. Pemerintah sebelumnya mengakui bahwa data yang belum terintegrasi dapat memicu duplikasi dan salah sasaran bantuan.

Jika masalah utamanya terletak pada data penerima, membagikan HP saja tentu tidak cukup. Perangkat secanggih apa pun tidak otomatis membuat data menjadi akurat, menghapus penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, atau memastikan warga yang berhak tidak terlewat. Teknologi hanya akan efektif jika sistem di belakangnya juga bekerja dengan baik.

Belum lagi persoalan biaya. Pengadaan HP bukan sekadar membeli perangkat. Ada potensi biaya tambahan untuk konektivitas internet, pemeliharaan, keamanan data, dukungan teknis, dan edukasi digital. Bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan keuangan digital, rekening yang tersedia di dalam HP pun belum tentu langsung mudah digunakan.

Di sisi lain, menolak digitalisasi begitu saja juga bukan jawaban. Bagi masyarakat yang belum memiliki rekening atau perangkat memadai, dukungan teknologi dapat membuka akses ke layanan keuangan formal. Tantangannya adalah memastikan fasilitas tersebut benar-benar dibutuhkan, digunakan, dan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Karena itu, sebelum program ini dijalankan, pemerintah perlu membuka perhitungan yang jelas: siapa yang berhak menerima HP, berapa total biaya pengadaannya, bagaimana perlindungan data penerima, dan apakah tersedia alternatif yang lebih murah bagi warga yang sudah memiliki perangkat sendiri.

Sebab, anggaran negara bukan sekadar soal berapa banyak perangkat yang bisa dibagikan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai keberhasilan digitalisasi hanya diukur dari jumlah HP yang disalurkan, sementara persoalan ketepatan sasaran bansos belum terselesaikan.

Jika tujuan akhirnya adalah memastikan bantuan sampai kepada mereka yang berhak, bukankah yang paling penting bukan seberapa canggih perangkatnya, melainkan seberapa tepat sistemnya?