Transparansi Anggaran Bukan Pencitraan, Melainkan Tanggung Jawab Pemimpin Daerah

Ketika Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan realisasi APBD kepada publik, muncul satu pertanyaan sederhana: mengapa keterbukaan seperti ini tidak menjadi kebiasaan seluruh kepala daerah?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar deretan angka dalam laporan pemerintah. Di dalamnya terdapat uang publik yang digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai layanan yang dirasakan masyarakat setiap hari.

Karena itu, masyarakat tidak seharusnya hanya mengetahui berapa besar anggaran yang ditetapkan. Mereka juga berhak mengetahui berapa yang telah dibelanjakan, program apa yang sudah berjalan, dan manfaat apa yang benar-benar dihasilkan.

Langkah membuka realisasi anggaran merupakan awal yang baik. Namun, transparansi tidak cukup berhenti pada konferensi pers atau publikasi angka. Informasi tersebut harus mudah diakses, disajikan dengan bahasa yang dipahami masyarakat, dan dilengkapi penjelasan mengenai hasil penggunaan anggaran.

Prinsip ini semestinya berlaku bagi seluruh kepala daerah, bukan hanya gubernur di Jakarta. Setiap daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjelaskan bagaimana uang publik dikelola, terlebih ketika masyarakat masih menghadapi persoalan infrastruktur, layanan publik, dan kesenjangan pembangunan.

Pada akhirnya, transparansi bukan soal siapa pemimpin yang paling terbuka atau siapa yang lebih dulu melakukannya. Ini tentang memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk mengawasi pemerintah yang mereka biayai melalui pajak dan berbagai sumber pendapatan negara.

Sebab, uang publik bukan milik pemerintah. Pemerintah hanya diberi mandat untuk mengelolanya. Dan setiap mandat harus disertai pertanggungjawaban.