Transisi Kendaraan Listrik Bukan Sekadar Mengganti Mesin

Pemerintah ingin mempercepat peralihan kendaraan berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik. Dengan sekitar 120 juta sepeda motor di Indonesia, program konversi dinilai berpotensi mengurangi konsumsi BBM sekaligus menekan beban subsidi energi. Namun, ambisi besar ini menyisakan pertanyaan: apakah Indonesia benar-benar siap menjalankannya?

Mengubah motor bensin menjadi motor listrik bukan sekadar melepas mesin lama dan memasang motor listrik beserta baterainya. Ada persoalan biaya, standar keselamatan, legalitas kendaraan, hingga ketersediaan bengkel yang mampu melakukan konversi dan perawatan. Hingga akhir 2025, jumlah bengkel konversi tersertifikasi masih sekitar 39 unit, dengan sebagian besar terkonsentrasi di wilayah tertentu. Angka ini menunjukkan betapa besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum program diperluas secara masif.

Persoalan berikutnya adalah biaya dan ketersediaan suku cadang. Pemerintah pernah menyebut biaya konversi berpotensi berada di kisaran Rp5–6 juta seiring perkembangan teknologi. Namun, perkiraan lain menempatkan biaya konversi sekitar Rp12–16 juta, bergantung pada spesifikasi kendaraan dan komponen yang digunakan. Perbedaan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui biaya nyata yang harus mereka tanggung, termasuk perawatan dan penggantian baterai di kemudian hari.

Motor listrik hasil konversi juga membutuhkan ekosistem pendukung yang dapat diandalkan. Bagaimana jika baterai mengalami penurunan performa? Apakah suku cadang seperti battery management system, pengendali elektronik, dan motor penggerak mudah ditemukan? Berapa lama waktu perbaikan jika komponen harus dipesan dari luar kota? Tanpa kepastian layanan purnajual dan garansi yang jelas, penghematan biaya operasional bisa berubah menjadi beban baru.

Di sisi lain, alasan penghematan BBM memang masuk akal. Kendaraan listrik tidak membutuhkan bensin untuk beroperasi, dan biaya energi per kilometer berpotensi lebih rendah. Namun, penghematan tersebut tidak bisa dinilai hanya dari berkurangnya pembelian BBM. Perhitungan juga harus mencakup biaya konversi, konsumsi listrik, umur baterai, perawatan, dan masa pakai kendaraan. Bagi masyarakat yang mengandalkan sepeda motor untuk bekerja setiap hari, setiap pengeluaran tambahan memiliki konsekuensi nyata.

Pertanyaan yang lebih mendasar pun muncul: apakah program ini dirancang berdasarkan kesiapan ekosistem, atau justru target besar ditetapkan terlebih dahulu sementara persoalan teknis dan ekonominya masih harus dikejar? Evaluasi program sebelumnya memperlihatkan bahwa target konversi tidak mudah dicapai ketika biaya, prosedur administrasi, jumlah bengkel, dan minat masyarakat masih menjadi kendala.

Transisi kendaraan listrik tetap layak didorong. Namun, keberhasilannya tidak bisa diukur hanya dari jumlah kendaraan yang ditargetkan untuk dikonversi atau besarnya pengurangan konsumsi BBM di atas kertas. Pemerintah perlu memastikan bengkel tersedia secara merata, suku cadang mudah diperoleh, standar keselamatan terjamin, biaya transparan, dan penghematan benar-benar dirasakan pengguna.

Pada akhirnya, transisi energi bukan sekadar mengganti mesin, melainkan membangun sistem yang membuat perubahan itu masuk akal dan berkelanjutan. Jika kesiapan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat belum dijawab, program yang menjanjikan penghematan justru berisiko memindahkan beban dari pembelian BBM ke biaya konversi dan perawatan. Jangan sampai kendaraan listrik hanya terlihat sebagai solusi dalam target pemerintah, tetapi belum menjadi pilihan yang realistis bagi masyarakat.