Ketika Anggaran Daerah Dipangkas, Desentralisasi Ikut Dipertanyakan
Media Wahyudi Askar dalam acara ILC menyoroti pemangkasan anggaran daerah sebagai persoalan yang lebih besar dari sekadar angka APBD. Menurutnya, semangat Reformasi salah satunya adalah mengembalikan hak daerah melalui desentralisasi fiskal. Karena itu, ketika sebagian besar kapasitas fiskal tetap terkonsentrasi di pemerintah pusat, sementara transfer ke daerah dipangkas, muncul kekhawatiran bahwa semangat desentralisasi justru sedang bergerak mundur.
Media menyoroti ketimpangan pengelolaan fiskal. Dari sekitar Rp3.100 triliun kapasitas fiskal, transfer ke daerah berada di kisaran Rp650 triliun. Artinya, sebagian besar sumber daya fiskal berada di tangan pemerintah pusat. Pada saat yang sama, daerah tetap dituntut membiayai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kebutuhan masyarakat.
Ia mengungkapkan ketika anggaran daerah dipotong besar, kemudian diberikan bantuan jauh lebih kecil, situasinya seperti “diambil harta di rumah, kemudian pemilik rumah diberi roti”.
Pernyataan ini membawa persoalan pada level yang lebih mendasar: hubungan pusat dan daerah bukan hanya soal pembagian uang, tetapi tentang bagaimana negara menjalankan desentralisasi setelah Reformasi.
