“Ketika Persatuan Mulai Dipertanyakan”

Apa yang membuat sebuah negara ingin tetap bersatu? Dan apa yang membuat sebagian wilayah di dalamnya mulai bertanya: mengapa kami harus tetap bersama?

Pertanyaan itu kembali muncul di Inggris.

Pada 14 September 2026, pemimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara bertemu di Cardiff dan menandatangani kesepakatan yang menegaskan hak mereka untuk menentukan masa depan konstitusional masing-masing. Ketiganya mendorong pemerintah Inggris untuk mempersiapkan perubahan konstitusional dan membuka jalan bagi referendum mengenai masa depan mereka.

Ini bukan berarti United Kingdom akan langsung bubar. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting sedang terjadi:

Persatuan yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang mapan mulai dipertanyakan secara terbuka.

Untuk pertama kalinya, ketiga pemerintahan devolusi tersebut dipimpin oleh partai-partai yang mendukung kemerdekaan atau penyatuan kembali dengan Irlandia. Namun alasan dan jalur politik mereka tidak sepenuhnya sama. Skotlandia dan Wales berbicara tentang kemerdekaan, sementara Irlandia Utara memiliki mekanisme berbeda terkait kemungkinan penyatuan dengan Republik Irlandia. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar:

Mengapa sebuah wilayah ingin meninggalkan negara yang sudah menjadi rumah politiknya selama ratusan tahun?

Jawabannya tentu tidak hanya satu. Ada persoalan identitas. Ada perbedaan politik. Ada hubungan dengan pemerintahan pusat di Westminster. Ada pula perubahan arah Inggris setelah Brexit yang membuat sebagian kelompok semakin mempertanyakan apakah masa depan mereka masih harus berjalan bersama.

Tetapi di balik semua itu ada satu gagasan sederhana:

Sebuah negara mungkin bisa bertahan secara hukum, tetapi apakah ia bisa terus bertahan jika sebagian rakyatnya tidak lagi merasa masa depannya berada di dalam negara tersebut?

Inilah bagian yang menarik dari demokrasi. Persatuan tidak hanya dibangun oleh sejarah, bendera, atau batas wilayah.

Persatuan juga membutuhkan persetujuan dan rasa memiliki. Ketika sebagian masyarakat mulai merasa bahwa keputusan tentang masa depan mereka terlalu banyak ditentukan dari pusat, tuntutan untuk mendapatkan kewenangan lebih besar hampir tidak bisa dihindari.

Namun kemerdekaan juga bukan jawaban sederhana. Menjadi negara sendiri berarti harus menghadapi pertanyaan tentang ekonomi, perdagangan, mata uang, pertahanan, hubungan internasional, dan bagaimana membangun pemerintahan yang mampu berdiri sendiri.

Artinya, keluar dari sebuah negara jauh lebih mudah dibicarakan daripada dijalankan.

Karena itu, persoalan UK bukan sekadar tentang siapa yang ingin merdeka dan siapa yang ingin tetap bersatu. Persoalannya adalah:

Seberapa jauh sebuah negara bersedia memberikan ruang bagi wilayahnya untuk menentukan masa depan sendiri?

Dan sebaliknya:

Seberapa siap sebuah wilayah menanggung konsekuensi dari kebebasan yang mereka tuntut?

Mungkin inilah pelajaran terbesar dari apa yang sedang terjadi di UK. Sebuah negara tidak selalu pecah karena perang.

Kadang, ia mulai retak ketika rakyatnya perlahan berhenti bertanya “bagaimana kita bisa tetap bersama?” dan mulai bertanya:

“Mengapa kita harus tetap bersama?”

Pertanyaan itu belum tentu berarti sebuah negara akan bubar.

Tetapi ketika pertanyaan tersebut sudah menjadi bagian dari percakapan politik, satu hal jelas:

persatuan yang tidak lagi dipertanyakan mungkin sedang menjadi masa lalu.