Mengapa Pergantian Menteri Keuangan Bisa Mengguncang Ekonomi Indonesia?

Dalam kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, Indonesia sudah memiliki tiga Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, lalu Suahasil Nazara yang dilantik pada 14 September 2026. Persoalannya bukan sekadar cepatnya pergantian pejabat, tetapi betapa sensitifnya kepercayaan pasar terhadap siapa yang memegang Kementerian Keuangan. Ketika Sri Mulyani diganti pada September 2025, rupiah turun lebih dari 1%, harga saham ikut tertekan dan Bank Indonesia sampai melakukan intervensi karena investor mengkhawatirkan arah disiplin fiskal berikutnya (Reuters, 2025). Setahun kemudian, pergantian Purbaya kepada Suahasil kembali dibaca sebagai sinyal tentang kredibilitas fiskal, bukan sekadar rotasi kabinet. Reuters bahkan mencatat pergantian itu terjadi ketika kekhawatiran investor meningkat, defisit melebar dan Fitch serta Moody’s telah menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif (Reuters, 2026). Kalau nama Menteri Keuangan berubah lalu pasar langsung bertanya apakah APBN masih bisa dipercaya, masalahnya mungkin bukan hanya siapa menterinya, tetapi seberapa kuat institusi kita tanpa figur tersebut.

Dalam teori kelembagaan, negara yang matang seharusnya memperoleh kredibilitas dari aturan, bukan reputasi personal pejabat. Douglass North menyebut institusi sebagai rules of the game yang mengurangi ketidakpastian ekonomi (North, 1990), sementara North dan Weingast menjelaskan pentingnya credible commitment, yaitu kemampuan negara membuat kebijakan yang tetap dipercaya meskipun penguasa atau pejabatnya berganti (North & Weingast, 1989). Indonesia sebenarnya sudah memiliki pagar institusional: UU No. 17 Tahun 2003 membatasi defisit APBN maksimal 3% PDB dan rasio utang maksimal 60% PDB. Tetapi pada 2026 proyeksi defisit telah melebar menjadi sekitar 2,85% PDB, mendekati batas tersebut, setelah tekanan belanja termasuk tambahan subsidi energi (Reuters, 2026). Ironinya menjadi terang: Indonesia punya aturan fiskal, birokrasi besar dan prosedur formal, tetapi pasar masih menggunakan figur Menteri Keuangan sebagai semacam jaminan psikologis. Acemoglu dan Robinson mengingatkan bahwa kemakmuran jangka panjang lebih bergantung pada kualitas institusi daripada kualitas individu yang sedang memegang kekuasaan (Acemoglu & Robinson, 2012).

Karena itu, pertanyaan sebenarnya bukan apakah Sri Mulyani lebih baik dari Purbaya, atau Suahasil lebih baik dari keduanya. Pertanyaan yang jauh lebih keras adalah: apakah APBN Indonesia tetap dipercaya jika nama Menteri Keuangannya tidak terkenal, tidak populer, bahkan tidak disukai pasar? Max Weber menyebut negara modern ideal bekerja melalui otoritas rasional-legal, yaitu sistem yang bertumpu pada aturan dan institusi, bukan kharisma personal pejabat (Weber, 1922). Jika setiap pergantian Menteri Keuangan membuat investor kembali menghitung risiko politik dan mempertanyakan disiplin fiskal, maka Indonesia menghadapi paradoks: kita sudah membangun institusi ekonomi modern, tetapi kredibilitasnya masih terlalu sering menempel pada manusia. Negara yang benar-benar kuat seharusnya tidak membutuhkan “superhero teknokrat” untuk membuat pasar tenang. Menteri boleh berganti tiga kali, lima kali, bahkan sepuluh kali; yang tidak boleh ikut berganti adalah transparansi anggaran, disiplin fiskal, konsistensi aturan dan kepastian kebijakan. Kalau semuanya masih bergantung pada siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan, berarti yang kuat belum tentu sistemnya, melainkan figur yang kebetulan sedang menjaganya.