Tiga Kali Ganti Menteri Keuangan Apakah Prabowo Sedang Mencari Orang yang Bisa Membayar Ambisi Besar Pemerintah?
Dalam kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo, Indonesia sudah memiliki tiga Menteri Keuangan: Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa, lalu Suahasil Nazara. Pergantian menteri sebenarnya bukan masalah. Yang menjadi persoalan adalah ketika pergantian itu terjadi bersamaan dengan tekanan terhadap defisit, kepercayaan investor, dan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan fiskal. Reuters mencatat Suahasil masuk dengan tugas menjaga kredibilitas APBN dan mempertahankan defisit di bawah batas 3% PDB. Jadi persoalannya bukan sekadar siapa yang duduk sebagai Menteri Keuangan. Pertanyaan yang lebih tajam adalah: apakah pemerintah sedang mencari Menteri Keuangan yang tepat, atau mencari orang yang mampu membuat ambisi politik yang besar tetap muat di dalam APBN yang terbatas?
Sri Mulyani Indrawati: 322 hari. Purbaya Yudhi Sadewa: 371 hari. Suahasil Nazara: baru mulai per 14 September 2026. Tiga orang, satu kursi, kurang dari dua tahun. Kursi Menteri Keuangan sekarang adalah posisi paling sering dibongkar-pasang di seluruh Kabinet Merah Putih — lebih sering daripada Menko Polkam, lebih sering daripada Mendiktisaintek, lebih sering daripada posisi mana pun yang seharusnya jadi jangkar paling stabil di republik ini.
Istana punya satu jawaban standar setiap kali ditanya kenapa: hak prerogatif presiden. Betul secara hukum. Tapi "hak prerogatif" yang dipakai tiga kali dalam dua tahun untuk posisi yang sama bukan lagi soal kewenangan — itu gejala. Kalau anda mengganti sopir tiga kali dalam perjalanan yang sama, masalahnya bukan sopirnya. Masalahnya rutenya, atau mobilnya, atau anda sendiri yang tidak tahu mau ke mana.
Dalam teori ekonomi politik, kondisi ini dekat dengan common pool problem. Setiap kementerian punya alasan meminta anggaran lebih besar karena manfaat program terlihat di sektornya, sementara biayanya ditanggung bersama oleh negara (Von Hagen & Harden, 1995). Karena itulah Menteri Keuangan seharusnya menjadi orang yang paling berani mengatakan tidak di dalam kabinet. Ia bukan kasir pemerintah, tetapi penjaga pintu terakhir antara ambisi politik dan kemampuan negara membayar. Semakin besar program pemerintah sementara penerimaan negara tidak tumbuh sebanding, semakin keras benturan itu. Pergantian Menteri Keuangan menjadi penting jika pergantian orang kemudian diikuti perubahan arah kebijakan, karena pasar bukan hanya membaca angka defisit. Pasar membaca apakah pemerintah masih dapat diprediksi.
Kydland dan Prescott sudah memperingatkan persoalan ini hampir setengah abad lalu melalui konsep time inconsistency: pemerintah bisa berkomitmen disiplin hari ini, tetapi tergoda mengubah kebijakan ketika tekanan politik dan ekonomi datang besok (Kydland & Prescott, 1977). Karena itu kredibilitas fiskal sebenarnya bukan soal siapa menterinya, melainkan apakah aturan tetap lebih kuat daripada kepentingan jangka pendek. Indonesia boleh mengejar pertumbuhan tinggi, subsidi besar, pembangunan, industrialisasi dan berbagai program sosial sekaligus. Tetapi semuanya bertemu pada satu kenyataan brutal: APBN tidak mengenal slogan politik. Menteri bisa diganti berkali-kali, tetapi matematika tidak bisa di-reshuffle.
