Forum Komunitas

Sosial & Politik

Diskusi sosial, politik, kemasyarakatan, dan isu kebangsaan Nusantara.

RUU Perampasan Aset Jangan Sampai Jadi Pisau Bermata Dua

Perdebatan RUU Perampasan Aset di ILC bukan sekadar soal perlu atau tidak perlu disahkan. Rocky Gerung membawa pertanyaan yang jauh lebih mengganggu, kalau negara diberi kewenangan merampas aset, siapa yang mengawasi negara?. Di satu sisi, logikanya sederhana. Jika seseorang terbukti memperoleh kekayaan dari kejahatan, aset tersebut seharusnya tidak boleh tetap dinikmati. Negara membutuhkan instrumen hukum yang mampu mengejar uang hasil korupsi, bahkan ketika uang tersebut sudah dipindahkan, disamarkan, atau dialihkan. Tetapi bagi Rocky, persoalannya tidak berhenti di sana. Sebab pisau yang dibuat untuk memotong kejahatan juga bisa melukai masyarakat jika berada di tangan yang salah. Rocky mempertanyakan bagaimana aset yang dirampas nantinya dikelola, siapa yang menentukan, dan bagaimana memastikan kewenangan tersebut tidak berubah menjadi ruang baru untuk permainan kekuasaan. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Ia sebelumnya menilai UU Perampasan Aset berpotensi menciptakan lahan korupsi baru apabila mekanisme pengelolaan aset rampasan tidak dibuat jelas. #ruuperampasanasset #ilc #dpr

H i M4 hari yang lalu0

4Gabung Diskusi

Sosial & Politik

Apakah Pemilu Benar-Benar Mengubah Segalanya?

Setiap lima tahun kita memilih. Setiap lima tahun kita berharap. Dan setiap lima tahun pula kita kembali bertanya: apa yang sebenarnya berubah? Kita datang ke TPS dengan harapan. Memilih pemimpin baru. Memilih wakil rakyat baru. Memilih masa depan yang kita percaya akan lebih baik. Kita mencoblos selembar kertas, memasukkannya ke dalam kotak suara, lalu pulang dengan keyakinan bahwa suara kita akan membawa perubahan. Tetapi mari berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur: Apakah pemilu benar-benar mengubah kehidupan kita, atau kita hanya mengganti siapa yang duduk di kursi kekuasaan? Pertanyaan ini mungkin terdengar sinis. Tetapi bukankah kita sering melihat siklus yang sama? Sebelum pemilu, rakyat menjadi pusat perhatian. Janji bermunculan. Harapan dibangun. Masa depan digambarkan seolah hanya tinggal selangkah lagi. Setelah pemilu selesai, sorotan perlahan menghilang. Rakyat kembali menjadi penonton, harga kebutuhan tetap menjadi persoalan. Lapangan pekerjaan tetap dipertanyakan, ketimpangan masih terlihat. Pendidikan masih menghadapi masalah. Pelayanan publik masih membuat masyarakat mengeluh. Lalu kita kembali menunggu pemilu berikutnya. Apakah demokrasi akhirnya hanya menjadi siklus: memilih, berharap, kecewa, lalu memilih lagi? Tentu saja pemilu penting. Pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan memperoleh mandat kekuasaan. Tanpa pemilu yang bebas dan adil, demokrasi kehilangan salah satu instrumen utamanya. Tetapi ada kesalahan besar ketika kita menganggap mencoblos adalah akhir dari tanggung jawab politik kita. Kita memilih seseorang, lalu menyerahkan hampir seluruh urusan kepadanya. Ketika kebijakan buruk muncul, kita marah. Ketika janji tidak terpenuhi, kita kecewa. Ketika keputusan pemerintah tidak sesuai harapan, kita menyalahkan penguasa. Tetapi setelah itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengawasi? Apakah kita bertanya? Apakah kita membaca kebijakan yang dibuat? Apakah kita berani mengkritik orang yang kita pilih sendiri? Atau kita hanya menunggu lima tahun berikutnya untuk memilih orang lain? Inilah ironi demokrasi: kita begitu sibuk menentukan siapa yang berkuasa, tetapi sering lupa mengawasi apa yang dilakukan setelah mereka berkuasa. Lebih menyakitkan lagi, kita terkadang memilih bukan berdasarkan gagasan, tetapi berdasarkan popularitas. Kita memilih karena wajahnya sering muncul di layar. Karena cara bicaranya menarik. Karena dia berasal dari kelompok yang kita sukai. Karena kita membenci lawannya. Bahkan terkadang kita memilih bukan karena yakin seseorang mampu memimpin, tetapi karena kita takut jika orang lain yang menang. Kalau begitu, apakah kita benar-benar sedang memilih masa depan? Atau hanya sedang memilih siapa yang paling kita percaya untuk sementara? Pemilu memang bisa mengganti pemimpin, tetapi pergantian pemimpin tidak otomatis mengganti sistem. Tidak otomatis menghapus ketimpangan. Tidak otomatis memperbaiki birokrasi. Tidak otomatis membuat masyarakat lebih adil. Dan yang paling penting, tidak otomatis membuat rakyat menjadi lebih kritis. Karena perubahan politik tidak hanya terjadi di balik bilik suara, perubahan juga terjadi ketika masyarakat berani bertanya setelah suara diberikan. Ketika pemerintah dikritik tanpa langsung dianggap sebagai musuh. Ketika kebijakan dinilai berdasarkan dampaknya, bukan berdasarkan siapa yang membuatnya. Ketika masyarakat tidak hanya menjadi pemilih saat hari pencoblosan, tetapi menjadi warga negara yang terus mengawasi. Sebab demokrasi bukanlah sistem di mana rakyat menyerahkan nasibnya kepada pemenang pemilu. Demokrasi adalah sistem di mana kekuasaan terus-menerus dipertanyakan oleh rakyat. Maka mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan: “Siapa yang kita pilih?” Tetapi: “Apa yang kita lakukan setelah pilihan itu diberikan?” Sebab jika kita hanya aktif lima menit di bilik suara, lalu diam selama bertahun-tahun, jangan heran jika perubahan yang kita tunggu tidak pernah benar-benar datang. Pemilu bisa mengganti orang. Tetapi perubahan membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sulit: masyarakat yang tidak berhenti peduli setelah mencoblos. Dan mungkin inilah kenyataan yang paling tidak nyaman: Kita sering menuntut pemimpin untuk mengubah negara, sementara kita sendiri hanya menuntut perubahan ketika sudah merasa dirugikan. Pemilu bukanlah tombol ajaib. Ia hanya memberikan kita kesempatan. Selebihnya, perubahan bergantung pada apa yang dilakukan oleh mereka yang diberi kekuasaan dan seberapa berani masyarakat mengawasinya. Karena pada akhirnya, demokrasi tidak akan pernah lebih baik daripada masyarakat yang menjalankannya. #sosialpolitik #sosial-politik

Rio Chan4 hari yang lalu0

0Gabung Diskusi

Sosial & Politik

Suara Teguh dari Pati di Tengah Debat RUU Perampasan Aset

Ada satu suara yang terasa berbeda dalam perdebatan RUU Perampasan Aset di ILC. Bukan suara akademisi, bukan pakar hukum, bukan pula pejabat negara. Suara itu datang dari Teguh Istiyanto, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Teguh melihat persoalan ini dari tempat yang sederhana, rakyat yang merasakan akibat korupsi. Ketika para narasumber sibuk memperdebatkan regulasi, mekanisme hukum, dan berbagai persoalan teknis, Teguh justru mempertanyakan, kapan rakyat mendapatkan hasilnya?. Baginya, korupsi bukan sekadar angka dalam laporan negara. Korupsi berarti pembangunan yang tidak maksimal, pelayanan publik yang buruk, kesempatan yang hilang, dan kehidupan masyarakat desa yang semakin berat. “Kalian nggak pernah merasa susah. Yang merasakan korupsi ini kami yang tinggal di desa,” kira-kira begitulah keresahan yang ia sampaikan dalam forum tersebut. Perspektif Teguh sebenarnya sederhana, pemberantasan korupsi membutuhkan dua hal yaitu alat dan operator. Regulasi menjadi alatnya, sementara penegak hukum menjadi operatornya. Karena itu, menurutnya, jangan sampai perdebatan tentang siapa yang paling benar justru membuat tujuan utama terlupakan. Menghadirkan aturan yang mampu mengejar dan mengembalikan aset hasil kejahatan. Teguh menginginkan keduanya berjalan. aturan segera hadir, tetapi masyarakat, akademisi, dan pakar hukum juga harus ikut mengoreksi. Ia bahkan mempertanyakan mengapa para ahli baru bersuara setelah UU disahkan. Pesan terbesar Teguh sangat jelas, jangan sampai rakyat yang paling merasakan dampak korupsi justru menjadi penonton ketika negara berdebat tentang cara memberantasnya. #ruuperampasanasset #ilc #aliansipatibersatu

H i M4 hari yang lalu0

1Gabung Diskusi

Sosial & Politik

Katanya Demokrasi, Kok Takut Dikritik?

Katanya kita hidup di era demokrasi. Tapi mengapa begitu dikritik, kita bertingkah seolah-olah sedang diserang? Kita suka berbicara tentang kebebasan. Kebebasan berpendapat. Kebebasan berekspresi. Kebebasan menyampaikan kritik. Kita bahkan bangga mengatakan bahwa demokrasi memberi setiap orang hak untuk bersuara. Tetapi coba balik pertanyaannya. Apakah kita benar-benar siap mendengar suara yang tidak kita sukai? Sebab sering kali jawabannya: tidak. Kita ingin bebas berbicara, tetapi marah ketika orang lain membalas. Kita ingin kritik terhadap pihak yang kita benci tetap hidup, tetapi menganggap kritik terhadap pihak yang kita dukung sebagai serangan. Lebih ironis lagi, kita sering tidak membantah isi kritiknya. Kita justru menyerang orangnya. “Dia pembenci.” “Dia tidak mendukung.” “Dia punya kepentingan.” “Dia mencari sensasi.” Seolah-olah siapa yang berbicara lebih penting daripada apa yang sedang dibicarakan. Di sinilah demokrasi kita menghadapi masalah yang tidak nyaman untuk diakui. Mungkin kita tidak sedang kekurangan kebebasan. Mungkin kita sedang kekurangan kedewasaan untuk menggunakannya. Sebab demokrasi bukan hanya hak untuk berbicara. Demokrasi juga berarti menerima kenyataan bahwa orang lain mempunyai hak untuk mengatakan sesuatu yang mungkin membuat kita marah. Dan ya, kritik memang bisa menyakitkan. Karena kritik terkadang menyentuh bagian yang ingin kita sembunyikan. Tetapi bukankah justru di situlah gunanya kritik? Jika semua orang hanya mengatakan hal-hal yang menyenangkan, siapa yang akan memberi tahu ketika kita melakukan kesalahan? Jika semua orang takut berbicara, siapa yang akan mengingatkan ketika kekuasaan mulai berlebihan? Jika setiap perbedaan pendapat dianggap sebagai permusuhan, lalu apa yang tersisa dari demokrasi selain ritual untuk saling membenarkan? Kita perlu jujur kepada diri sendiri. Barangkali yang paling kita takuti bukan kritik. Kita takut kehilangan citra bahwa kita selalu benar. Karena itu, sebelum meminta orang lain berhenti mengkritik, mungkin ada pertanyaan yang jauh lebih penting: Bagaimana jika kritik itu benar? Mungkin kita tidak harus menyukainya. Mungkin kita bahkan boleh marah. Tetapi setelah kemarahan itu reda, kita tetap harus berani bertanya: “Apa yang sebenarnya sedang dikatakan kepada kita?” Sebab demokrasi yang hanya nyaman ketika semua orang setuju bukanlah demokrasi yang sehat. Itu hanya ruang gema yang diberi nama demokrasi. Dan kalau kritik selalu dianggap musuh, jangan heran jika suatu hari orang-orang berhenti berbicara. Bukan karena semuanya sudah baik. Tetapi karena mereka sudah belajar bahwa kebenaran terkadang lebih berbahaya daripada kebohongan yang menyenangkan. #sosialpolitik #sosial-politik

P Peter Parker5 hari yang lalu0

0Gabung Diskusi

Sosial & Politik

Ketika Hukum Menjadi “Toko Kelontong”

Hukum seharusnya menjadi tempat terakhir masyarakat mencari keadilan. Namun, ketika putusan dapat dipengaruhi oleh uang, kekuasaan, atau koneksi, hukum justru dapat berubah menjadi seperti “Toko Kelontong”—tempat orang seolah bisa memilih putusan sesuai kemampuan dan kepentingannya. Persoalan ini tidak semata-mata berasal dari individu, tetapi dapat muncul karena kerusakan sistemik dalam peradilan. Salah satu masalahnya adalah pergeseran makna keadilan. Ketika masyarakat dan aparat mulai memandang bahwa “menang berarti adil”, segala cara untuk memenangkan perkara berisiko dianggap wajar, termasuk suap, tekanan, dan penggunaan pengaruh. Godaan terhadap aparat juga tidak selalu berbentuk uang. Dalam analisis mengenai peradilan sesat yang dikaitkan dengan Herman Mustar, terdapat setidaknya tiga sumber godaan: janji jabatan dan karier, tekanan atau rasa takut, serta kepentingan materi dan pribadi. Di sisi lain, independensi peradilan yang seharusnya melindungi hakim dari intervensi politik juga membutuhkan pengawasan yang kuat. Tanpa akuntabilitas, independensi dapat disalahgunakan menjadi ruang yang sulit dikontrol. Kebebasan hakim seharusnya berarti bebas menegakkan hukum, bukan bebas dari pertanggungjawaban. Masalah semakin serius ketika praktik tersebut berkembang menjadi jaringan yang melibatkan berbagai pihak dalam proses peradilan. Ketika solidaritas kelompok justru digunakan untuk melindungi pelanggaran, korupsi tidak lagi terlihat sebagai tindakan seorang “oknum”, tetapi sebagai persoalan sistem. Ditambah dengan proses seleksi kepemimpinan yang rentan kepentingan serta keterbatasan operasional aparat di tingkat bawah, terbentuklah lingkungan yang dapat membuka ruang bagi pungutan liar, suap, dan jual beli perkara. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah putusan pengadilan, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebab ketika masyarakat percaya bahwa keadilan dapat dibeli, maka hukum tidak lagi dipandang sebagai pelindung bagi semua orang. Dan ketika hukum bisa dibeli, yang sebenarnya sedang dijual bukan hanya putusan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. #sosialpolitik #sosial-politik

Camaro5 hari yang lalu0

0Gabung Diskusi

Sosial & Politik

MASALAH INDONESIA BUKAN KURANG ORANG PINTAR, TAPI ORANG PINTAR SERING KALAH SAMA ORANG DALAM

Mungkin masalah terbesar Indonesia bukan kekurangan orang pintar, tetapi terlalu lama memaklumi ketidakmampuan. Orang kompeten dibilang sok pintar, orang tegas dianggap arogan, sementara orang yang tidak menguasai persoalan tetapi ramah, merakyat, dan pandai memainkan emosi justru gampang mendapat panggung. Kita bangga kepada Borobudur, Majapahit, Sriwijaya, nenek moyang pelaut, dan kejayaan Nusantara, tetapi sering hanya mewarisi romantismenya, bukan kompetensi yang membuat peradaban itu bisa berdiri. Lalu ketika tertinggal, kita punya alasan paling nyaman: kolonialisme, asing, pemerintah, sistem, elite, sejarah. Semua itu memang punya kontribusi terhadap masalah kita, tetapi kalau puluhan tahun setelah merdeka kita masih terus memosisikan diri sebagai korban, kapan kita mulai bertanggung jawab atas diri sendiri? Kolonialismenya sudah pergi, jangan sampai mental korbannya justru kita rawat. Kita perlu bergeser dari victim mentality menuju hero mentality: berhenti menunggu “Ratu Adil”, berhenti meng-outsource semua persoalan kepada pemerintah, dan mulai membangun manusia yang mampu berpikir, membaca, mempertanyakan, menciptakan, dan menyelesaikan masalah. Pendidikan itu bahkan harus dimulai dari rumah. Jangan terlalu bangga anak bisa memakai AI kalau membaca satu halaman saja tidak paham isinya. Literasi bukan sekadar bisa mengeja, tetapi mampu memahami informasi, membedakan fakta dan opini, membaca sebab-akibat, serta skeptis terhadap omong kosong. Cara kita melihat masalah juga harus berubah banjir, kemiskinan, krisis, kegagalan sistem, dan berbagai risiko jangan terus diperlakukan seperti “takdir” yang baru diributkan setelah korban berjatuhan. Masyarakat kompeten belajar memahami sistem sebelum masalah datang. Begitu juga dengan diaspora. Tidak perlu memaksa semua orang Indonesia hebat di luar negeri untuk pulang hanya demi membuktikan nasionalisme. Biarkan ilmuwan kita masuk laboratorium terbaik dunia, engineer kita memimpin teknologi global, seniman kita menembus institusi internasional, dan pengusaha kita membangun perusahaan kelas dunia. Nasionalisme abad ke-21 tidak cukup diukur dari di mana Anda tinggal, tetapi apa yang mampu Anda hasilkan. Karena Indonesia tidak akan menjadi negara maju hanya dengan semakin banyak slogan cinta tanah air, upacara, romantisme sejarah, atau teriakan kejayaan Nusantara. Negara maju dibangun oleh manusia kompeten. Jadi mungkin kita harus berhenti bertanya seberapa bangga kita menjadi orang Indonesia, dan mulai bertanya sesuatu yang lebih menyakitkan: apa yang sudah kita hasilkan sehingga Indonesia pantas dibanggakan?

Loka mata5 hari yang lalu0

0Gabung Diskusi

Sosial & Politik

RUU Perampasan Aset Memanas. DPR Dikejar Deadline

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan. Setelah bertahun-tahun menjadi tuntutan publik, DPR kini memasang target tegas tentang pembahasan regulasi tersebut diharapkan tuntas dan diputus dalam Rapat Paripurna paling lambat 15 Desember 2026. Namun, semakin dekatnya tenggat justru membuat perdebatan semakin panas. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada prinsipnya mendukung RUU Perampasan Aset. Persoalannya, kata Mahfud, terdapat kekhawatiran regulasi tersebut justru disalahgunakan aparat penegak hukum sebagai alat pemerasan. Kekhawatiran itu membuat pembahasan RUU tidak bisa sekadar mengejar cepatnya pengesahan. DPR sendiri menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak warga negara, termasuk pihak ketiga yang beritikad baik, agar kewenangan negara tidak berubah menjadi instrumen kriminalisasi. Di sisi lain, pemerintah menyatakan target Desember 2026 sejalan dengan agenda pemerintah. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta kementerian terkait bekerja cepat menyelesaikan pembahasan. Kini bola berada di tangan DPR dan pemerintah. Publik tidak hanya menunggu kapan RUU Perampasan Aset disahkan, tetapi juga seperti apa aturan akhirnya: cukup kuat untuk mengejar aset hasil kejahatan, namun tetap memiliki pagar hukum agar kewenangan besar tidak disalahgunakan. Satu hal jelas, 15 Desember 2026 kini bukan sekadar tanggal di kalender. Itu menjadi tenggat yang akan diuji publik.

Fania Meyandra5 hari yang lalu0

1Gabung Diskusi

Halaman 2 dari 3

Sebelumnya Berikutnya